Sekretaris Jenderal DPP PPP, M. Romahurmuziy, menyatakan pemerintah sebaiknya menunda untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. "Sebaiknya pemerintah menunda kebijakan untuk menaikkan BBM," ujar Romi, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Senin 12 Maret 2012. Hal itu karena mempertimbangkan maraknya penolakan rencana kenaikan harga BBM tersebut dari masyarakat. "Karena bergolaknya masyarakat dan karena menurunnya kesejahteraan, maka tunda saja kenaikan ini," kata Romi. Jika menunda kenaikan harga BBM, menurut Romi, pemerintah tidak butuh lagi mengucurkan BLT kepada masyarakat kurang mampu. "Tapi pemerintah tetap harus membangun infrastruktur untuk konversi," kata Romi. Dari mana dana untuk penundaan dan membiayai pembangunan infrastruktur itu? Pemerintah bisa mendapatkannya dengan melakukan penghematan anggaran belanja kementerian dan lembaga serta meningkatkan defisit fiskal dan menaikkan rasio pajak. "Kalau kemudian sekarang pemerintah membutuhkan biaya untuk pembangunan infrastruktur subsidi angkutan umum dan kemudian konversi itu kurang lebih katakanlah Rp100 triliun, maka duitnya pertama bisa didapat dari penghematan," kata Romi. "Penghematan anggaran kementerian dan lembaga sekarang baru di angka Rp26 triliun, dari pemotongan belanja," tambah Romi. Pemerintah juga sebaiknya memoratorium pembangunan gedung-gedung pemerintah di seluruh tingkatan, kecuali daerah pemekaran. Selain itu juga bisa dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas, honor yang tidak mengikat, seminar dan lokakarya. "Tapi itu tdak akan signifikan untuk menutup kekurangan Rp74 triliun. Oleh karenanya perlu ditambahkan lagi. Penambahannya adalah peningkatan defisit fiskal seperti yang sudah direncanakan pemerintah dari 1,5 persen menjadi 2,2 persen," kata Romi. Dengan meningkatkan 0,7 persen defisit fiskal tersebut maka pemerintah bisa mendapat tambahan anggaran Rp49 triliun dari Produk Domestik Bruto. "Tambahan 0,7 persen itu kurang lebih akan memberikan tambahan anggaran sekitar Rp49 triliun," kata Romi. "Tambahan Rp25 triliun lagi itu dilakukan dengan peningkatan tax ratio. Sekarang tax ratio itu pada angka 12,47 persen. Butuh dinaikkan 0,4 persen. Jadi tax ratio menjadi 12,9 persen," tambah Romi. Romi mengakui bahwa partainya masih belum menentukan sikap mendukung atau menolak rencana kenaikan harga bbm karena tak mau terlalu gegabah terhadap persoalannya. "Kita masih dalami. Terus terang saja kami masih terus kumpulkan data dan terus rapat secara marathon untuk menyikapi ini," kata Romi. Di satu sisi, Romi memahami rasionalitas ekonomi untuk menaikkan harga BBM. Namun di sisi lain, Romi juga memaklumi penolakan masyarakat atas usulan kenaikan harga BBM. "SBY-lah yang mempunyai hitungan risiko politik jika keputusan tidak populis ini diambilnya," kata Romi. (adi) • VIVAnews